JAKARTA – Perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang sebelumnya digelar mahasiswa di kawasan Patung Kuda dan Medan Merdeka Selatan.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah terkait berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian. Dalam audiensi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kondisi nilai tukar rupiah.
Berdasarkan pantauan di lokasi, rombongan mahasiswa memasuki kompleks Istana Wakil Presiden sekitar pukul 17.15 WIB dan meninggalkan lokasi pada pukul 18.41 WIB. Usai pertemuan, Wakil Presiden Gibran yang mengenakan batik cokelat tampak mengantar para mahasiswa hingga ke area pendopo Istana Wapres sebelum menutup kegiatan dengan sesi foto bersama.
Ketua Umum BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno sekaligus Koordinator Aksi, Muhammad Abdi, mengatakan mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai aspirasi, baik yang berasal dari daerah maupun persoalan berskala nasional.
“Kawan-kawan mahasiswa menyampaikan aspirasi, baik keluh kesah dari daerah maupun persoalan dalam skala nasional secara langsung kepada Bapak Wapres,” ujar Abdi kepada wartawan usai pertemuan.
Menurutnya, Gibran menerima seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dengan terbuka. Bahkan, sejumlah poin tuntutan disebut dicatat langsung oleh Wakil Presiden selama audiensi berlangsung.
“Respons dari Bapak Wapres sangat baik. Beliau mencatat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecilnya. Poin-poin yang harus dievaluasi dan diperbaiki terkait berbagai persoalan yang menurut kami janggal di negara hari ini,” katanya.
Meski demikian, Abdi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada pertemuan tersebut. Pihaknya memberikan tenggat waktu selama 5×24 jam kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret atas aspirasi yang telah disampaikan.
Menurutnya, apabila tidak terdapat perkembangan yang dinilai memadai dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa akan melanjutkan aksi dengan skala yang lebih besar.
“Tentu tidak berhenti. Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5×24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan membentuk pergerakan lanjutan dan melakukan aksi jilid-jilid berikutnya,” tegasnya.
Dalam memorandum yang diserahkan kepada pemerintah, mahasiswa UBK membagi tuntutan ke dalam beberapa klaster. Pada klaster fiskal dan pendidikan, mereka meminta pemerintah membekukan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan melakukan audit secara transparan terhadap pelaksanaan program tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga mengusulkan agar sebagian anggaran yang digunakan untuk MBG dapat dialihkan guna membantu pembiayaan pendidikan tinggi sehingga akses pendidikan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Audiensi tersebut menjadi salah satu bentuk komunikasi langsung antara mahasiswa dan pemerintah di tengah berbagai kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional yang saat ini menjadi perhatian publik.
