Jakarta — Isu ketidakloyalan Kapolri terhadap Presiden ternyata dibangun dari dua tudingan spesifik yang kerap dipelintir dalam dinamika politik pasca-Pilpres 2024. Hal itu diungkap Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menilai narasi tersebut sengaja dihembuskan oleh tokoh politik yang sebelumnya berseberangan dengan Presiden Prabowo.
Habiburokhman menegaskan, tudingan tersebut tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Ia bahkan menyatakan secara terbuka bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan loyalitas penuh kepada Presiden.
“Saya bersaksi, Pak Kapolri Listyo Sigit 100 persen loyal kepada Presiden Prabowo,” ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Menurut Habiburokhman, tokoh politik yang menyebarkan isu tersebut mendasarkan tudingannya pada dua hal utama. Pertama, pembentukan tim reformasi internal Polri yang dilakukan sebelum Presiden membentuk tim percepatan reformasi Polri. Kedua, sikap Kapolri yang secara tegas menolak wacana di bawah kementerian.
“Belakangan ini ada tokoh yang saat tahun politik 2024 kemarin bertentangan dengan Pak Prabowo, lalu menghembuskan isu bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit tidak loyal kepada Presiden,” kata Habiburokhman.
Ia menjelaskan, pembentukan tim reformasi internal Polri justru merupakan bentuk respons cepat Kapolri terhadap arah kebijakan Presiden. Langkah tersebut dinilai sebagai inisiatif positif untuk mempercepat proses reformasi di tubuh Polri, bukan bentuk pembangkangan.
“Langkah itu dilakukan agar reformasi tidak menunggu lama. Itu inisiatif yang sangat baik dan positif,” tegasnya.
Sementara terkait sikap Kapolri yang menolak penempatan Polri di bawah kementerian, Habiburokhman menyatakan hal itu sepenuhnya sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa Presiden secara terbuka telah menyampaikan sikapnya mengenai posisi ideal Polri.
“Pernyataan Kapolri itu sama persis dengan pernyataan Pak Prabowo. Presiden dengan tegas, jelas, dan detail menyampaikan bahwa posisi Polri yang ideal adalah berada langsung di bawah Presiden,” ujarnya.
Habiburokhman menegaskan, pernyataan Presiden tersebut telah disampaikan sejak 18 September 2023, jauh sebelum isu loyalitas Kapolri dipersoalkan di ruang publik.
Dengan demikian, ia menilai tudingan ketidakloyalan Kapolri lebih mencerminkan kepentingan politik pihak tertentu ketimbang fakta substantif. Menurutnya, narasi semacam itu berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan arah reformasi sektor keamanan yang justru sedang diperkuat.
