Jakarta — Tiga bulan setelah ketegangan aksi unjuk rasa pada Agustus 2025, Polri disebut mulai menunjukkan langkah Reformasi yang lebih terukur. Sejumlah indikator lapangan, mulai dari penanganan aksi massa, penggunaan teknologi pengawasan, hingga peningkatan transparansi penegakan hukum, dinilai mengalami perubahan signifikan.
Dalam periode September–November, jumlah aksi yang berakhir damai meningkat di beberapa wilayah, sejalan dengan penguatan SOP komunikasi lapangan, penggunaan body worn camera, serta pendekatan dialogis yang mulai menjadi standar baru. Polri juga mempercepat implementasi command center berbasis analitik untuk meminimalisir eskalasi konflik.
Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, menilai langkah ini sebagai bagian nyata dari Reformasi Polri.
“Setelah momen ketegangan Agustus lalu, kita melihat Polri tidak menutup diri. Sebaliknya, ada evaluasi dan perbaikan. Pendekatan dialogis lebih kuat, komunikasi publik lebih terbuka, dan itu bagian dari reformasi yang harus diapresiasi,” ujar Stanislaus, Minggu (17/11).
Ia menekankan bahwa Reformasi Polri bukan hanya soal perubahan struktural, tetapi perubahan budaya kerja.
“Perubahan paling penting justru terlihat di lapangan: cara anggota berkomunikasi, bagaimana mereka mengelola massa, bagaimana mereka menahan diri. Itu reformasi yang nyata,” lanjutnya.
Sejumlah akademisi juga mengonfirmasi bahwa Polri lebih aktif menjalin dialog lintas sektor sejak September, terutama untuk membahas perbaikan SOP, mekanisme pengawasan, dan pendekatan proporsional dalam menghadapi isu-isu sensitif.
Stanislaus menutup komentarnya dengan menyebut bahwa Reformasi Polri harus terus dikawal secara objektif.
“Polri sedang bergerak ke arah yang benar. Yang dibutuhkan sekarang adalah konsistensi,” tegasnya.
