Jakarta – Muhammadiyah berharap pemerintah tidak cepat bereaksi merespons wacana reformasi kepolisian pasca demonstrasi 25-29 Agustus lalu. Ia meminta pemerintah tak asal membongkar struktur Polri.
“Jangan setiap ada kasus terus muncul ide membongkar stuktur. Bahwa harus ada yang dibenahi itu lebih pada fungsinya, lebih baik semua dikonsolidasikan, tidak asal membongkar struktur yang sudah ada,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir, dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).
Haedar Nasir menilai pimpinan Polri telah melakukan tidakan tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengamanan aksi massa. Sejumlah anggota polri bahkan telah dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Selanjutnya tinggal dikawal hukum positifnya seperti apa. Bersamaan dengan itu kerusuhan yang terjadi di luar demonstrasi damai, seperti di Makassar yang menewaskan 4 korban jiwa, perusakan fasilitas publik dan penjarahan, perlu juga diusut tuntas pelakunya,” imbuh Haedar.
Selanjutnya ia juga menyampaikan perlunya konsolidasi dan instrospeksi seluruh lembaga negara dalam menyikapi aksi demonstrasi yang terjadi disejumlah wilayah di Indonesia tersebut. “Lebih baik melakukan konsolidasi secara menyeluruh untuk semua institusi yang terkait dengan peristiwa tersebut, juga merespons tuntutan dari demonstrasi yang terjadi,” paparnya.
